| 1 |
Akuntabilitas
|
Kewajiban pemerintah dan lembaga publik untuk bertanggung jawab atas tindakan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya pub ... |
Accountability
|
Akuntabilitas diwujudkan melalui laporan kinerja yang terbuka.
|
|
| 2 |
Akuntansi Publik
|
Proses pencatatan, pengukuran, dan pelaporan keuangan lembaga publik, serta pengendalian keuangan publik |
Public Accounting
|
Akuntansi publik memastikan transaksi tercatat dan dapat diaudit.
|
|
| 3 |
Alokasi Anggaran
|
Proses penentuan dan penyebaran sumber daya keuangan publik untuk membiayai program dan kegiatan pemerintah. |
Budget Allocation
|
Alokasi anggaran ditetapkan sesuai prioritas pembangunan.
|
|
| 4 |
Anggaran
|
Rencana keuangan yang memperlihatkan perkiraan penerimaan dan pengeluaran dalam suatu periode tertentu. |
Budget
|
Pemerintah menyusun anggaran tahunan untuk membiayai program prioritas.
|
|
| 5 |
Asas Desentralisasi
|
Prinsip yang mengatur pembagian wewenang dan tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengambilan keputus ... |
Decentralization Principle
|
Asas desentralisasi memperkuat peran pemerintah daerah.
|
|
| 6 |
Audit
|
Proses pemeriksaan dan evaluasi terhadap keuangan, kinerja, dan kepatuhan lembaga publik terhadap standar dan prosedur y ... |
Audit
|
Audit rutin dilakukan untuk memastikan penggunaan anggaran tepat.
|
|
| 7 |
Audit Publik
|
Penilaian independen terhadap kinerja keuangan dan operasional lembaga publik untuk memastikan akuntabilitas dan transpa ... |
Public Audit
|
Audit publik membantu menilai apakah anggaran digunakan efektif.
|
|
| 8 |
Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
|
Perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh negara dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik atau menghasilkan ... |
State-Owned Enterprise (SOE)
|
BUMN berperan menyediakan layanan strategis bagi masyarakat.
|
|
| 9 |
Bantuan Luar Negeri
|
Bantuan yang diberikan oleh negara-negara atau organisasi internasional kepada negara-negara berkembang untuk pembanguna ... |
Foreign Aid
|
Bantuan luar negeri digunakan untuk pemulihan pascabencana.
|
|
| 10 |
Bencana Alam
|
Peristiwa alam yang tidak terduga dan merusak, seperti gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, atau letusan gunung berapi. |
Natural Disaster
|
Bencana alam memerlukan respons cepat dari pemerintah dan relawan.
|
|
| 11 |
Birokrasi
|
Sistem administrasi yang kompleks dan berlapis-lapis di dalam pemerintahan yang memiliki aturan dan prosedur yang ketat. |
Bureaucracy
|
Proses birokrasi yang panjang dapat memperlambat pelayanan publik.
|
|
| 12 |
Birokrasi
|
Sistem organisasi dan proses administratif yang melibatkan pegawai negeri dalam penyelenggaraan tugas dan pelayanan publ ... |
Bureaucracy
|
Birokrasi yang efisien meningkatkan kualitas layanan.
|
|
| 13 |
Birokrat
|
Pegawai negeri yang bekerja dalam sistem birokrasi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik ... |
Bureaucrat
|
Birokrat harus memberikan pelayanan sesuai prosedur dan etika.
|
|
| 14 |
Daftar Pemilih
|
Daftar yang berisi nama-nama warga yang memenuhi syarat dan berhak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. |
Voter List
|
Daftar pemilih diverifikasi sebelum hari pemungutan suara.
|
|
| 15 |
Dana Alokasi Umum (DAU)
|
Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk membiayai pengelolaan urusan pemerintahan di ... |
General Allocation Fund (DAU)
|
DAU membantu daerah membiayai layanan dasar.
|
|
| 16 |
Dana Desa
|
Dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa untuk mendukung pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan penye ... |
Village Fund
|
Dana desa digunakan untuk pembangunan dan layanan dasar.
|
|
| 17 |
Demokrasi
|
Bentuk pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih. |
Democracy
|
Demokrasi memungkinkan warga memilih pemimpin melalui pemilu.
|
|
| 18 |
Desentralisasi Fiskal
|
Proses transfer wewenang dan tanggung jawab keuangan dari pemerintah pusat ke daerah dalam rangka pengelolaan keuangan p ... |
Fiscal Decentralization
|
Desentralisasi fiskal membantu daerah membiayai kebutuhan lokal.
|
|
| 19 |
E-Government
|
Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyampaian layanan publik dan interaksi antara pemerintah dan ... |
E-Government
|
E-government memudahkan pengurusan layanan tanpa tatap muka.
|
|
| 20 |
Eksekutif
|
Cabang pemerintahan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan administratif negara. |
Executive Branch
|
Lembaga eksekutif menjalankan undang-undang yang telah disahkan legislatif.
|
|
| 21 |
Evaluasi Kebijakan
|
Proses penilaian terhadap hasil dan dampak kebijakan publik untuk menentukan efektivitas, efisiensi, dan relevansi kebij ... |
Policy Evaluation
|
Evaluasi kebijakan dilakukan setelah program berjalan satu tahun.
|
|
| 22 |
Evaluasi Kebijakan
|
Penilaian terhadap dampak dan efektivitas kebijakan publik dalam mencapai tujuan yang diinginkan. |
Policy Evaluation
|
Evaluasi kebijakan memastikan program tepat sasaran.
|
|
| 23 |
Fiskal
|
Terkait dengan keuangan dan pendapatan negara, termasuk perpajakan dan pengeluaran publik. |
Fiscal
|
Kebijakan fiskal dapat digunakan untuk menstabilkan ekonomi.
|
|
| 24 |
Gaji Pokok
|
Gaji dasar yang diterima oleh pegawai negeri atau pekerja sektor publik sebelum memperoleh tunjangan atau insentif lainn ... |
Basic Salary
|
Gaji pokok menjadi dasar perhitungan tunjangan pegawai.
|
|
| 25 |
Globalisasi
|
Proses integrasi dan interkoneksi antara negara-negara di berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, dan budaya. |
Globalization
|
Globalisasi mempermudah perdagangan antarnegara.
|
|
| 26 |
Good Governance
|
Konsep tata kelola yang baik dalam pemerintahan, termasuk transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, dan efisiensi ... |
Good Governance
|
Good governance menekankan layanan efektif dan bebas korupsi.
|
|
| 27 |
Hak Asasi Manusia
|
Hak-hak yang melekat pada setiap individu tanpa diskriminasi, seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, dan keadilan. |
Human Rights
|
Hak asasi manusia harus dilindungi oleh negara.
|
|
| 28 |
Infrastruktur
|
Fasilitas umum yang penting untuk mendukung kegiatan ekonomi dan sosial, seperti jalan, jembatan, dan sistem komunikasi. |
Infrastructure
|
Pembangunan infrastruktur memperlancar distribusi barang.
|
|
| 29 |
Infrastruktur Publik
|
Fasilitas dan layanan dasar yang disediakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat, seperti jalan, jembatan, listr ... |
Public Infrastructure
|
Infrastruktur publik meningkatkan akses layanan dasar.
|
|
| 30 |
Iuran
|
Pembayaran periodik yang dilakukan oleh individu atau badan untuk mendapatkan akses atau perlindungan terhadap layanan p ... |
Contribution
|
Warga membayar iuran bulanan untuk layanan tertentu.
|
|
| 31 |
Keadilan Sosial
|
Prinsip yang mengadvokasi pembagian kekayaan, kesempatan, dan akses yang adil bagi semua anggota masyarakat. |
Social Justice
|
Program bantuan difokuskan untuk mendorong keadilan sosial.
|
|
| 32 |
Keadilan Sosial
|
Prinsip yang menekankan pemerataan akses dan distribusi sumber daya serta perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekono ... |
Social Justice
|
Keadilan sosial tercapai saat layanan dasar merata.
|
|
| 33 |
Kebijakan Fiskal
|
Kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan penerimaan dan pengeluaran keuangan publik, termasuk pajak, subsidi, dan bela ... |
Fiscal Policy
|
Kebijakan fiskal dapat meningkatkan belanja untuk stimulus ekonomi.
|
|
| 34 |
Kebijakan Moneter
|
Kebijakan yang diadopsi oleh bank sentral untuk mengendalikan pasokan uang, tingkat suku bunga, dan stabilitas nilai tuk ... |
Monetary Policy
|
Kebijakan moneter dapat menaikkan suku bunga untuk menekan inflasi.
|
|
| 35 |
Kebijakan Publik
|
Keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan publik dan mengatur perilaku masyarakat. |
Public Policy
|
Kebijakan publik dibuat untuk mengatasi masalah sosial.
|
|
| 36 |
Kehutanan
|
Sektor yang terkait dengan pengelolaan, konservasi, dan pemanfaatan hutan serta sumber daya alam yang terkait. |
Forestry
|
Program kehutanan fokus pada konservasi dan reboisasi.
|
|
| 37 |
Kementerian
|
Departemen dalam pemerintahan yang bertanggung jawab atas bidang tertentu, seperti kesehatan, pendidikan, atau keuangan. |
Ministry
|
Kementerian terkait mengeluarkan pedoman pelaksanaan program.
|
|
| 38 |
Kepala Daerah
|
Pemimpin eksekutif daerah otonom, seperti gubernur, bupati, atau walikota, yang bertanggung jawab atas pemerintahan daer ... |
Regional Head
|
Kepala daerah menetapkan prioritas pembangunan wilayahnya.
|
|
| 39 |
Kepatuhan Hukum
|
Kepatuhan terhadap peraturan hukum yang berlaku, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun kegiatan masyarakat. |
Legal Compliance
|
Kepatuhan hukum mengurangi risiko pelanggaran aturan.
|
|
| 40 |
Kepemimpinan Publik
|
Peran dan tanggung jawab pemimpin dalam mengarahkan dan mengelola lembaga publik untuk mencapai tujuan organisasi dan ke ... |
Public Leadership
|
Kepemimpinan publik yang kuat memperbaiki koordinasi dan layanan.
|
|
| 41 |
Kepuasan Pengguna
|
Tingkat kepuasan pengguna atau penerima layanan publik terhadap kualitas dan kepuasan pelayanan yang diberikan oleh lemb ... |
User Satisfaction
|
Kepuasan pengguna diukur melalui survei pelayanan.
|
|
| 42 |
Keterbukaan Informasi Publik
|
Prinsip yang menjamin hak masyarakat untuk mengakses informasi yang dimiliki oleh pemerintah atau lembaga publik. |
Public Information Disclosure
|
Keterbukaan informasi publik memungkinkan warga meminta data resmi.
|
|
| 43 |
Kinerja
|
Hasil yang dicapai oleh suatu organisasi, lembaga, atau individu dalam mencapai tujuan dan melaksanakan tugasnya. |
Performance
|
Kinerja pegawai dievaluasi berdasarkan indikator yang jelas.
|
|
| 44 |
Kinerja Organisasi
|
Evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan hasil kerja suatu organisasi publik berdasarkan indikator kinerja yang ditetapka ... |
Organizational Performance
|
Kinerja organisasi dinilai melalui indikator dan target tahunan.
|
|
| 45 |
Korupsi
|
Penyalahgunaan kekuasaan dan posisi publik untuk keuntungan pribadi dengan melanggar etika dan hukum. |
Corruption
|
Korupsi merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
|
|
| 46 |
Kualitas Pelayanan
|
Tingkat kepuasan dan kepuasan pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan oleh lembaga atau instansi publik. |
Service Quality
|
Survei dilakukan untuk mengukur kualitas pelayanan kantor pelayanan.
|
|
| 47 |
Laporan Keuangan
|
Laporan yang merangkum informasi keuangan suatu lembaga publik, termasuk pendapatan, pengeluaran, aset, dan kewajiban ke ... |
Financial Report
|
Laporan keuangan disusun setiap akhir periode anggaran.
|
|
| 48 |
Layanan Publik
|
Pelayanan yang disediakan oleh lembaga publik kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kese ... |
Public Service
|
Layanan publik harus mudah diakses oleh seluruh warga.
|
|
| 49 |
Legislatif
|
Cabang pemerintahan yang memiliki wewenang untuk membuat undang-undang dan mengawasi kegiatan eksekutif. |
Legislative Branch
|
Legislatif membahas rancangan undang-undang sebelum disahkan.
|
|
| 50 |
Manajemen Keuangan
|
Proses perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap aspek keuangan suatu organisasi atau entitas publik. |
Financial Management
|
Manajemen keuangan yang baik mencegah pemborosan anggaran.
|
|
| 51 |
Manajemen Kinerja
|
Proses perencanaan, pengukuran, dan pengelolaan kinerja organisasi publik serta pegawai dalam mencapai tujuan yang telah ... |
Performance Management
|
Manajemen kinerja membantu evaluasi pegawai secara objektif.
|
|
| 52 |
Masyarakat Sipil
|
Kelompok-kelompok dan individu-individu di luar pemerintah yang berpartisipasi dalam kegiatan politik dan sosial. |
Civil Society
|
Organisasi masyarakat sipil ikut mengawasi kebijakan pemerintah.
|
|
| 53 |
Negara Hukum
|
Konsep bahwa negara harus tunduk pada aturan hukum dan menghormati hak asasi manusia dalam pengambilan keputusan dan pel ... |
Rule of Law
|
Negara hukum menjamin keputusan pemerintah mengikuti peraturan.
|
|
| 54 |
Otonomi Daerah
|
Hak daerah untuk mengatur urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan kepentingan lokal, di bawah pengawasan pemerintah ... |
Regional Autonomy
|
Otonomi daerah memberi ruang inovasi pelayanan di tingkat lokal.
|
|
| 55 |
Otonomi Daerah
|
Prinsip yang memberikan otoritas dan wewenang kepada pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebij ... |
Regional Autonomy
|
Otonomi daerah memungkinkan daerah mengatur prioritas pembangunan.
|
|
| 56 |
Partisipasi Publik
|
Keterlibatan warga dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan publik. |
Public Participation
|
Partisipasi publik penting dalam musyawarah pembangunan.
|
|
| 57 |
Partisipasi Publik
|
Keterlibatan dan kontribusi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan yang mempengaruhi kehi ... |
Public Participation
|
Partisipasi publik dapat dilakukan melalui forum konsultasi warga.
|
|
| 58 |
Partisipasi Publik
|
Melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan melalui konsultasi, diskusi, atau mek ... |
Public Participation
|
Partisipasi publik dapat dilakukan lewat dengar pendapat.
|
|
| 59 |
Pembangunan Berkelanjutan
|
Upaya untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka ... |
Sustainable Development
|
Pembangunan berkelanjutan menyeimbangkan ekonomi dan lingkungan.
|
|
| 60 |
Pemerintah Daerah
|
Pemerintah yang beroperasi di tingkat lokal atau daerah, bertanggung jawab atas pengelolaan urusan lokal dan memberikan ... |
Local Government
|
Pemerintah daerah mengelola layanan sesuai kebutuhan wilayah.
|
|
| 61 |
Pendanaan Publik
|
Sumber dan mekanisme pembiayaan yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai kegiatan dan program publik, termasuk paj ... |
Public Funding
|
Pendanaan publik dialokasikan untuk pendidikan dan kesehatan.
|
|
| 62 |
Pengadaan Barang dan Jasa
|
Proses pengadaan atau pembelian barang, jasa, atau konstruksi oleh pemerintah dengan menggunakan prosedur dan mekanisme ... |
Procurement of Goods and Services
|
Pengadaan barang dan jasa harus mengikuti aturan tender yang transparan.
|
|
| 63 |
Penyusunan Anggaran
|
Proses perencanaan, penganggaran, dan alokasi sumber daya keuangan dalam rangka menyusun anggaran pendapatan dan belanja ... |
Budget Preparation
|
Penyusunan anggaran dilakukan sebelum tahun anggaran berjalan.
|
|
| 64 |
Peraturan Daerah
|
Aturan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur masalah lokal sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan daera ... |
Regional Regulation
|
Peraturan daerah dibuat untuk menata ketertiban dan layanan lokal.
|
|
| 65 |
Perekonomian Publik
|
Sektor ekonomi yang terkait dengan aktivitas dan kebijakan pemerintah yang mempengaruhi pertumbuhan dan pengelolaan ekon ... |
Public Economics
|
Perekonomian publik membahas pajak, belanja, dan dampaknya.
|
|
| 66 |
Perencanaan Pembangunan
|
Proses penyusunan rencana jangka panjang untuk pengembangan ekonomi, sosial, dan infrastruktur dalam suatu wilayah atau ... |
Development Planning
|
Perencanaan pembangunan melibatkan data dan kebutuhan masyarakat.
|
|
| 67 |
Perencanaan Strategis
|
Proses penyusunan rencana jangka panjang yang mencakup tujuan, sasaran, dan langkah-langkah strategis untuk mencapai vis ... |
Strategic Planning
|
Perencanaan strategis membantu instansi fokus pada target kinerja.
|
|
| 68 |
Perwakilan Rakyat
|
Anggota parlemen yang dipilih oleh rakyat untuk mewakili kepentingan dan aspirasi mereka dalam proses pengambilan keputu ... |
People’s Representatives
|
Perwakilan rakyat menyerap aspirasi warga saat kunjungan daerah.
|
|
| 69 |
Pilpres
|
Pemilihan Presiden yang dilakukan secara langsung oleh rakyat untuk menentukan kepala negara. |
Presidential Election
|
Pilpres dilaksanakan secara serentak pada tahun pemilu.
|
|
| 70 |
Program Sosial
|
Inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan dan layanan yang disediakan. |
Social Program
|
Program sosial membantu keluarga rentan memenuhi kebutuhan dasar.
|
|
| 71 |
Proyek Infrastruktur
|
Pembangunan fisik yang bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas, konektivitas, dan pelayanan publik, seperti jalan, je ... |
Infrastructure Project
|
Proyek infrastruktur diprioritaskan untuk menghubungkan antarwilayah.
|
|
| 72 |
Reformasi Birokrasi
|
Upaya untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan dalam sistem administrasi pemerintahan. |
Bureaucratic Reform
|
Reformasi birokrasi mendorong layanan yang lebih cepat dan bersih.
|
|
| 73 |
Reformasi Hukum
|
Upaya untuk meningkatkan keadilan, efisiensi, dan transparansi dalam sistem peradilan dan hukum. |
Legal Reform
|
Reformasi hukum dilakukan untuk memperkuat penegakan aturan.
|
|
| 74 |
Regulasi
|
Aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan masyarakat dan sektor bisnis. |
Regulation
|
Regulasi baru diterbitkan untuk meningkatkan perlindungan konsumen.
|
|
| 75 |
Regulasi
|
Aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengatur kegiatan di sektor publik dan swas ... |
Regulation
|
Regulasi diterapkan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat.
|
|
| 76 |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
|
Rencana strategis yang mencakup visi, sasaran, dan kebijakan pembangunan dalam jangka waktu tertentu. |
Medium-Term Development Plan
|
Rencana pembangunan jangka menengah menjadi acuan program lima tahunan.
|
|
| 77 |
Rencana Pembangunan Jangka Menengah
|
Dokumen yang merinci sasaran, strategi, dan program pembangunan dalam jangka waktu tertentu, biasanya lima tahun, yang d ... |
Medium-Term Development Plan
|
RPJM menjadi pedoman program pembangunan lima tahunan.
|
|
| 78 |
Rencana Tata Ruang
|
Dokumen perencanaan yang mengatur tata guna lahan dan pengembangan wilayah secara terpadu. |
Spatial Plan
|
Rencana tata ruang mengatur zona permukiman dan kawasan industri.
|
|
| 79 |
Reses
|
Waktu istirahat bagi anggota parlemen dari tugas-tugas legislatif untuk berinteraksi langsung dengan konstituennya di da ... |
Parliamentary Recess
|
Saat reses, anggota DPR menemui warga di dapilnya.
|
|
| 80 |
Sensus Penduduk
|
Penghitungan populasi suatu negara atau daerah secara berkala untuk tujuan perencanaan dan pengambilan kebijakan. |
Population Census
|
Sensus penduduk membantu pemerintah menentukan kebutuhan layanan.
|
|
| 81 |
Standar Pelayanan Publik
|
Kriteria dan indikator yang digunakan untuk menilai kualitas dan kepuasan pelayanan yang diberikan oleh sektor publik. |
Public Service Standards
|
Standar pelayanan publik menetapkan waktu layanan dan biaya resmi.
|
|
| 82 |
Subsidi
|
Bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah kepada sektor-sektor tertentu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi atau m ... |
Subsidy
|
Subsidi energi diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat.
|
|
| 83 |
Sumber Daya Manusia
|
Tenaga kerja yang tersedia dalam suatu organisasi atau sektor publik, termasuk pegawai negeri, pekerja kontrak, dan suka ... |
Human Resources
|
Pengembangan sumber daya manusia meningkatkan kapasitas organisasi.
|
|
| 84 |
Surat Keputusan
|
Dokumen resmi yang berisi keputusan atau instruksi dari pejabat atau lembaga pemerintah yang mengatur tindakan atau kebi ... |
Decree (Decision Letter)
|
Surat keputusan diterbitkan untuk menetapkan penunjukan pejabat.
|
|
| 85 |
Transparansi
|
Prinsip yang mengharuskan pemerintah dan lembaga publik untuk terbuka dan memberikan akses informasi kepada masyarakat. |
Transparency
|
Transparansi anggaran meningkatkan kepercayaan publik.
|
|
| 86 |
Transparansi
|
Prinsip yang mendorong pemerintah dan lembaga publik untuk bersikap terbuka dan mempublikasikan informasi yang relevan k ... |
Transparency
|
Transparansi memperkuat pengawasan masyarakat terhadap layanan.
|
|
| 87 |
Transparansi Anggaran
|
Prinsip yang mendorong pemerintah untuk memberikan informasi yang jelas dan terbuka mengenai penggunaan dan alokasi angg ... |
Budget Transparency
|
Transparansi anggaran membuat penggunaan dana mudah diawasi.
|
|
| 88 |
Unit Pelaksana Teknis
|
Unit kerja di bawah suatu kementerian atau instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan teknis d ... |
Technical Implementation Unit
|
Unit pelaksana teknis menjalankan operasional layanan di lapangan.
|
|
| 89 |
Visi Misi
|
Pernyataan tentang arah dan tujuan jangka panjang serta prinsip yang akan diikuti oleh suatu organisasi atau pemerintah. |
Vision and Mission
|
Visi misi organisasi menjadi dasar penyusunan program kerja.
|
|
| 90 |
Visi Misi
|
Pernyataan yang merumuskan tujuan, arah, dan nilai-nilai yang ingin dicapai oleh suatu organisasi publik dalam jangka pa ... |
Vision and Mission
|
Visi misi membantu menyelaraskan program dengan tujuan utama.
|
|